Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 683/PJ.52/2006 TENTANG PEMBEBASAN PPN UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI NAD DAN NIAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 19 September 2006 dan memperhatikan surat Saudara Nomor 041/Adm-YASKI/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 683/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.04/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.04/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.04/2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 679/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 679/PJ.53/2006 TENTANG SK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK BANKNOTE SA. RYAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2006 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 679/PJ.53/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1027/PJ.342/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1027/PJ.342/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS DRAFT PERJANJIAN BILATERAL RI-CYPRUS DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX dan Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di Bidang Transportasi Laut yang kami terima, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1027/PJ.342/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 678/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 678/PJ.53/2006 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPN BM, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 19 Juli 2006 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 678/PJ.53/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KMK.01/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KMK.01/2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 317/KMK.01/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.53/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.53/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.53/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 408/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 408/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JUNI SAMPAI DENGAN 24 JUNI 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 408/KM.1/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1026/PJ.342/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1026/PJ.342/2006 TENTANG PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterimanya 3 (tiga) surat dari Presiden Direktur PT ABC Nomor: xxx, Nomor: xxx dan Nomor: xxx tanggal 22 Juni 2006, menyusuli surat-surat sebelumnya dengan Nomor: xxx, Nomor: xxx dan Nomor: … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1026/PJ.342/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 541/KMK.04/2000 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/KMK.03/2003