Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 678/PJ.53/2006

TENTANG

PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT
PPN, PPN BM, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 19 Juli 2006 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
a. Sekretariat Negara mengadakan kontrak perjanjian pemeliharaan, perbaikan, pelatihan dan
pengadaan suku cadang pesawat helikopter Super Puma AS-332L2 VVIP dengan Eurocopter
SEA Pte. Ltd, yang berdomisili di Singapura, dalam rangka menunjang kesiapan operasional
pesawat dimaksud yang digunakan untuk dukungan pelayanan penerbangan kepresidenan
(VVIP), dengan kontrak Nomor: Perj-02/Setneg/VVIP/05/2006 tanggal 2 Mei 2006 (terlampir).
b. Mengingat harga yang tercantum dalam kontrak tersebut tidak termasuk pajak-pajak dan bea
masuk, maka Sekretariat Negara mengajukan permohonan untuk diberikan penjelasan bea
masuk, dan tidak dipungut PPN, PPn BM, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 atas impor suku
cadang komponen pesawat yang tercantum dalam kontrak dimaksud karena suku cadang
tersebut digunakan oleh TNI-AU untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan pesawat
helikopter tersebut dalam rangka pelayanan penerbangan pesawat kepresidenan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1
1) angka 2, bahwa barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak
berwujud.
2) angka 3, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
3) angka 9, bahwa impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah
Pabean ke dalam Daerah Pabean.
b. Pasal 4 huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
c. Pasal 16B bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak
dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau
dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :
1) kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3) impor Barang Kena Pajak tertentu;
4) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean;
5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang dan Perlengkapan militer serta Barang dan Bahan
yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Diperuntukkan bagi Keperluan Pertahanan dan
Keamanan Negara, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 2, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi
keperluan pertahanan dan keamanan negara adalah termasuk juga suku cadang yang
dipergunakan untuk pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat utama dan alat
pendukungnya.
b. Pasal 2, atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan
pembebasan bea masuk.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dibebaskan dari Pengenaan Bea Masuk sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 1, bahwa Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah
Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan Pabean;
b. Pasal 2 ayat (1), bahwa atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
c. Pasal 2 ayat (2), bahwa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
d. Pasal 2 ayat (3) huruf k, bahwa perlengkapan militer termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara termasuk ke dalam Barang
Kena Pajak yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 di atas, serta memperhatikan isi surat
Saudara pada butir 1 di atas ini diberikan penjelasan bahwa atas impor suku cadang komponen
pesawat helikopter Super puma AS-332 1.2 VVIP tidak dipungut PPN dan PPn BM sepanjang atas
impor suku cadang pesawat helikopter tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :
1. Direktur PPN dan PTLL;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan