Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1027/PJ.342/2006

TENTANG

TANGGAPAN ATAS DRAFT PERJANJIAN BILATERAL RI-CYPRUS
DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX dan Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di
Bidang Transportasi Laut yang kami terima, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara, dikemukakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Delegasi Kedubes Cyprus
telah mengadakan courtesy call kepada Dirjen Perhubungan Laut dengan agenda pembahasan The
Agreement between Indonesia-Cyprus on Merchant Shipping, selanjutnya pemerintah Indonesia
menjadikan beberapa hal sebagai pertimbangan, yaitu :
a. Kepentingan secara politis dan strategis.
b. Banyaknya pelaut Indonesia yang bekerja pada Kapal berbendera Cyprus.

2. Adanya rencana pembahasan kembali Merchant Shipping Agreement antara RI-Cyprus tersebut dan
kemungkinan ditandatangani pada kunjungan Dirjen Hubla ke Cyprus pada tanggal 11-12 Desember
2006, memerlukan konfirmasi Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Tanggapan terdahulu yaitu surat
nomor S-665/PJ.342/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Tanggapan atas Draft Perjanjian Bilateral RI-
Cyprus di Bidang Transportasi Laut.

3. Berdasarkan Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di Bidang Transportasi Laut yang kami terima
sebagai lampiran surat Sekditjen Perhubungan Laut Nomor : HH.50/2/18/DJPL-06 tanggal 12 Oktober
2006 tersebut, masih terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan masalah perpajakan dan
diusulkan untuk diubah, yaitu sebagai berikut :
a. Article 6, paragraph (1) :
Vessels of the one Contracting party may be registered in parallel for a specified period of
time in the register of ships of the other Contracting Party and fly that Party’s flag, provided
that the vessel is bareboat chartered by a national of the other Contracting Party or by a
corporation registered therein being qualified to own vessel flying her flag. For such
registration the approval of the competent authorities of both Contracting Parties is required
and any condition imposed must be complied with. The vessel will not be deleted from the
register of ships of the one Contracting party and its registration with remain valid as regards
ownership and registered mortgages, but its nationality shall be suspended.
b. Article 18, paragraph (1) :
The freight income obtained from the operation, in international traffic, of vessels of the one
Contracting Party, by organizations or enterprises established in accordance with its national
registration, will be exempted from fees and taxes of any kind in the territory of the other
Contracting Party.

4. Pada saat ini draft Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Cyprus yang diparaf
oleh kedua delegasi pada tanggal 22 November 2002 di Denpasar, sedang dalam posisi untuk
dinegosiasi ulang, beberapa pasal P3B tersebut mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Draft
Perjanjian Bilateral sebagaimana disebut di atas sebagai berikut :
a. Pasal 8 mengenai Shipping and Air Transport ayat (1), (2), dan (3) :
– Profits of a Contracting State from the operation of ships or aircrafts in international
traffic shall be taxable only in that State.
– For the purposes of this Article, the term “profits from the operation of ships and
aircraft in international traffic” include profits derived from the rental of ships or
aircraft on full (time or voyage) basis or on a bareboat basis, if such rental activities
are incidental to the activities described in paragraph 1.
– The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation
in a pool, a joint business or an international operating agency.
b. Pasal 15 mengenai Dependent Personal Services ayat (3) :
Notwithstanding the preceeding provisions of this article, remuneration derived in respect of
an emploment exercised abboard a ship or aircraft operated in international traffic by an
enterprise of a Contracting State shall be only in that State.

5. Cyprus adalah salah satu negara yang menerapkan tarif pajak yang terendah di Eropa. Banyak
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara tersebut untuk menarik investor asing, antara lain
adalah dengan menerapkan tarif pajak atas keuntungan badan usaha hanya sebesar 10%, tidak ada
pajak atas dividen yang diterima dari luar negeri, tidak ada pajak atas keuntungan yang didapat dari
BUT di luar negeri dan beberapa fasilitas perpajakan lainya serta kemudahan mendirikan perusahaan
di negara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :
1. Kami tidak sependapat dengan adanya sistem open registry sebagaimana yang tercantum
dalam Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di Bidang Transportasi Laut Article 6, paragraph (1)
karena hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak atas pengusaha
kapal Indonesia yang mendapat penghasilan dari lalu lintas internasional (international traffic)
dengan menggunakan fasilitas tersebut dan meregistrasikan kapalnya di Cypurs serta berhak
menggunakan bendera Cyprus, sehingga hak pemajakannya akan beralih ke Cyprus
sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di Bidang
Transportasi Laut, Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 15 ayat (1) Draft P3B Indonesia – Cyprus
yang sudah diparaf tersebut di atas.
2. Berdasarkan hal-hal di atas, terhadap Draft Perjanjian Bilateral R-Cyprus di Bidang
Transportasi Laut kami mengusulkan perubahan pada pasal-pasal tersebut di atas sebagai
berikut :
a. Kami tidak sependapat dengan adanya sistem open registry sebagaimana yang
tercantum dalam Draft Perjanjian Bilteral RI-Cyprus di Bidang Transportasi Laut
Article 6, paragraph (1) karena hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya potensi
penerimana pajak atas pengusaha kapal Indonesia yang mendapat penghasilan dari
lalu lintas internasional (international traffic) dengan menggunakan fasilitas tersebut
dan meregistrasikan kapalnya di Cyprus serta berhak menggunakan bendera Cyprus,
sehingga hak pemajakannya akan beralih ke Cyprus sebagaimana tercantum dalam
Pasal 18 ayat (1) Draft Perjanjian Bilateral RI-Cyprus di Bidang Transportasi Laut,
Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 15 ayat (1) Draft P3B Indonesia – Cyprus yang
sudah diparaf tersebut di atas.
b. Aricle 18, paragraph (1) :
Persuant to the prevailing laws and applicable Avoidance of Double Taxation
Agreement between Indonesia-Cyprus, The freight income obtained from the
operation, in international traffic of vessels of the one Contracting Party, by a resident
of that Contracting Party, will be exempted from fees and taxes of any kind in the
territory of the other Contracting Party.
3. Sebagaimana telah diketahui, Undang-undang Perpajakan yang disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak
Penghasilan dan UU PPN telah mengatur dengan jelas ketentuan tentang perpajakan, sehingga
tidak perlu diatur lagi aspek perpajakan dalam perjanjian-perjanjian lainnya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur,

ttd.

Gunadi
NIP 060044247

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan