Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 679/PJ.53/2006

TENTANG

SK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK BANKNOTE SA. RYAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 26 September 2006 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan bahwa :
1.1. PT BNI (PERSERO), Tbk. dipercaya oleh Departemen Agama Republik Indonesia untuk
pengadaan mata uang/banknote SA Ryal guna memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia
Tahun 2006-2007 sebesar SAR 221.993.840,00.
1.2. Sehubungan dengan hal tersebut, PT BNI (PERSERO), Tbk. mengajukan permohonan SK PPN
Ditanggung Pemerintah atas impor banknote tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor
144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara
lain diatur bahwa uang termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa atas impor mata uang/bank
note Saudi Arabian Ryal dari Arab Saudi sebanyak SAR 221.993.840,00 oleh PT BNI (PERSERO), Tbk.
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karena itu tidak diperlukan Surat Keterangan PPN
Ditanggung Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

DIREKTUR PPN dan PTLL,

ttd.

ICHWAN FACRUDIN
NIP 060044568

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan