Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ./2003 TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara on-line yang memerlukan ketersediaan data Master File Wajib Pajak (MFWP) secara cepat dan akurat, Direktorat Informasi Perpajakan telah membuat Menu Transfer Master File Wajib … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ./2003
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.04/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 981/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 981/PJ.341/2006 TENTANG PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 28 September 2006 perihal permohonan penegasan atas PPh Pasal 26 berkaitan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 981/PJ.341/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.6/2003 TENTANG PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindak lanjuti Surat Edaran nomor : SE-25/PJ.6/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pembayaran PBB On Line Nasional Melalui Fasilitas ATM Bank xxx, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pembayaran PBB On Line Nasional Melalui … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/2003
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 62/PJ./2005 TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak maka perlu diatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 62/PJ./2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 962/PJ.35/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 962/PJ.35/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM PEMUNGUTAN FISKAL DI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kasus dugaan korupsi dalam pemungutan fiskal di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Atas kasus dugaan korupsi tersebut pihak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 962/PJ.35/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 964/PJ.322/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 964/PJ.322/2006 TENTANG NPWP PEMUNGUT PPN ATAS IMBALAN JASA AGEN PENJUALAN ORI DIREKTORAT PENGELOLAAN SUN, DITJEN PERBENDAHARAAN, DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Kepala KPP WP Besar Satu Nomor : XXX tanggal 21 September 2006 tentang hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 964/PJ.322/2006
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Bangkok, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 213/PJ./2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 213/PJ./2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ./2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 213/PJ./2003