KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 368/KM.1/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 368/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JULI 2003 SAMPAI DENGAN 03 AGUSTUS 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 368/KM.1/2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 633/PJ.51/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 633/PJ.51/2006 TENTANG PPN ATAS IMPOR BIBIT KAMBING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 April 2006 hal PPN Atas Impor Bibit Kambing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa : a. PT ABC adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 633/PJ.51/2006

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 632/PJ.51/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 632/PJ.51/2006 TENTANG KEWAJIBAN PPN ATAS IMPOR BIBIT SAPI PERAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 April 2006 hal Kewajiban PPN Atas Impor Bibit Sapi Perah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 632/PJ.51/2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berhubung pada kolom penandatangan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 terdapat kekeliruan, maka dengan ini … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 218/PJ/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (Low Enforcement) di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan Intensitas penagihan pajak secara persuasif maupun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 218/PJ/2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 26/PJ.22/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 26/PJ.22/2006 TENTANG TINDAK LANJUT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ./2006 tanggal 27 September 2006 tentang Aplikasi Key Performance Indicator (KPI), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan laporan KPI yang telah disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 26/PJ.22/2006

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 935/PJ.341/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 935/PJ.341/2006 TENTANG PERMINTAAN DATA HARTA DAN PENGHASILAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 12 September 2006 perihal permohonan untuk meminta data harta dan penghasilan luar negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara pada intinya menyampaikan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 935/PJ.341/2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 72/PMK.01/2007

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.01/2007 TENTANG MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 72/PMK.01/2007

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 933/PJ.332/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 933/PJ.332/2006 TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2006, perihal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan : A. Saudara telah menerima … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 933/PJ.332/2006