Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 307/KMK.01/2008 TENTANG PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govermance) melalui tindakan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan kantor pelayanan percontohan di … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 307/KMK.01/2008
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 179/PJ/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 179/PJ/2008 TENTANG HASIL PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PAJAK/ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK LANJUT PROFILE WAJIB PAJAK TERBESAR PENENTU PENERIMAAN TINGKAT NASIONAL KEDUA TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam upaya melakukan penggalian potensi penerimaan pajak yang sistemik diperlukan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 179/PJ/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/KM.1/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 OKTOBER SAMPAI DENGAN 02 NOVEMBER 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/KM.1/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 45/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain dan telah … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 45/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ./2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ./2008 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008 TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Mesin Teraan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ./2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.3/PMK.07/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mengatasi dampak penurunan harag CPO secara signifikan di pasaran internasional perlu dilakukan penguatan ekspor dengan cara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.011/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.1 /PMK.07/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.1 /PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.1 /PMK.07/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.2/PMK.07/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.2/PMK.07/2008 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160.2/PMK.07/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.05/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.05/2008 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI/POS PERSEPSI PADA HARI KERJA BERIKUTNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan persiapan pelaksanaan Rekening … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.05/2008