Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 64/PJ/2009 TENTANG PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil evaluasi atas penggunaan dana stimulus Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah oleh pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu dan banyaknya pertanyaan mengenai kriteria pekerja yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 67/PJ/2009 TENTANG PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 40/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 40/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 65/PJ/2009 TENTANG KAMPANYE PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk lebih meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunannya, dengan ini diinstruksikan agar : Kepala Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2009
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 80/PJ/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 80/PJ/2009 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 80/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 66/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.03/2009
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.03/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.03/2009
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 08/PJ.09/2009
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 08/PJ.09/2009 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sehubungan hal tersebut, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Formulir SPT Tahunan PPh dapat diperoleh … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 08/PJ.09/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 664/KM.1/2009
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 664/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 JULI SAMPAI DENGAN 19 JULI 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 664/KM.1/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 68/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 68/PJ/2009 TENTANG TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa salah satu komponen dari Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Pajak adalah rasio penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap jumlah Wajib Pajak Terdaftar. Data selama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 68/PJ/2009