PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96/PMK.010/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUKPENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTUDAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa peningkatan penanaman modal langsung menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.010/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 43/PJ/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAKTERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut PMK-86/2020), yang mengatur mengenai pemberian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 29 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 04 AGUSTUS 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.06/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/PMK.06/2020TENTANGPEMBINAAN DAN PENGAWASANLEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.10/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.06/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 90/PMK.03/2020TENTANGBANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANGDIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 92/PMK.03/2020TENTANGKRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA KEAGAMAANYANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2020
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74 TAHUN 2020TENTANGPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAANDENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYALGOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ANDTHE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 42/PJ/2020TENTANGPERSYARATAN PERJALANAN BAGI PEGAWAI DANTINDAK LANJUT PANDUAN UMUM PELAKSANAAN TUGASDALAM TATANAN KENORMALAN BARU DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBahwa sehubungan dengan perkembangan situasi terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.1/2020 tentang Persyaratan Perjalanan bagi Pegawai dan Tindak Lanjut Sistem Kerja … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 270/PJ/2020TENTANGPENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAKBAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SECARA JABATANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan bagi Instansi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 22 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 28 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KM.10/2020