SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 12/BC/2020TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY(IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI IMPOR YANG DIBAWA OLEHPENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUTYANG TELAH KELUAR DARI KAWASAN PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumBahwa saat ini masih banyak dijumpai perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di Indonesia. Hal tersebut berdampak buruk dari aspek … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 12/BC/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 11/PJ/2020TENTANGTATA CARA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA LAPANGANDAN PENJAMINAN KUALITAS DATA DALAM RANGKA PERLUASAN BASIS DATADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumDalam rangka mengoptimalkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang belum memiliki NPWP, antara lain diperlukan penguasaan atas seluruh data dan/atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 35/PJ/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTANTERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAKTERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTUDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 86/PMK.03/2020TENTANGINSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAKPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.07/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 87/PMK.07/2020TENTANGPENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHANTAHUN ANGGARAN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.07/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 280/PJ/2020TENTANGPENETAPAN JENIS DOKUMEN PERPAJAKAN SELAIN SURAT PEMBERITAHUAN PADAPROSES BISNIS REGISTRASI YANG DIOLAH DI UNIT PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung reformasi perpajakan terutama dalam rangka implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);bahwa dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain Surat Pemberitahuan (SPT) di Direktorat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2020
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 39/PJ/2020TENTANGTATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA CORE UNTUK PEMBARUAN SISTEM INTIADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGEMBANGAN TAXPAYER ACCOUNTINGMODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEMDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan pengembangan Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System, diperlukan adanya proses pemutakhiran basis data untuk menjamin tersedianya data yang berkualitas. Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KM.10/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 15 JULI 2020 SAMPAI DENGAN 21 JULI 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KM.10/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PMK.01/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 77/PMK.01/2020TENTANGRENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2020-2024DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PMK.01/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 80/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBASASEAN-HONGKONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dengan Peraturan Presiden Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2020