Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHANUNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORDAN PENGAWASANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/KMK.01/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 659/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 659/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri komponen elektonika dan industri pendukungnya di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/ … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 659/KMK.01/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 713/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 713/PJ.51/2001 TENTANG PPn BM ATAS MICROPHONE, SPEAKER DAN AMPLIFIER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 16 April 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. Dalam Lampiran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 713/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 747/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 747/PJ.53/2001 TENTANG PENGALIHAN BEA METERAI LUNAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 2 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Saudara mengajukan pengalihan Bea Meterai Lunas atas cek dan bilyet giro sebanyak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 747/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1051/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1051/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2001 hal sesuai dimaksud dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1051/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1131/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1131/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS ANGGUR OBAT YANG TERBUAT DARI BAHAN CAMPURAN ALKOHOL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 2001 (tanpa nomor surat) hal Permohonan Penegasan Pengenaan PPn BM atas Anggur Obat yang terbuat dari Bahan Campuran Alkohol, dengan ini disampaikan hal- hal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1131/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1138/PJ.513/2001 TENTANG PPn BM ATAS PRODUK KECANTIKAN UNTUK PEMELIHARAAN KULIT, TANGAN, KAKI, DAN RAMBUT SERTA PREPARAT RIAS LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Permohonan Penjelasan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 381/KMK.03/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1194/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1194/PJ.51/2001 TENTANG PENGENAAN PPnBM UNTUK ANGKUTAN UMUM (TAKSI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 28 Juli 2001 hal Restitusi PPn BM, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan surat tersebut Saudara memohon petunjuk bagaimana cara pembebasan PPn BM untuk kendaraan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1194/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1206/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1206/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ANTENNA SYSTEM UNTUK PEMANCAR STASIUN TELEVISI SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 14 Agustus 2001, hal Permohonan pembebasan PPnBM Atas Barang Impor Berupa Antenna System Untuk Pemancar Stasiun Televisi Swasta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1206/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1290/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1290/PJ.51/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPnBM ATAS IMPOR PESAWAT UNTUK KEPERLUAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 18 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1290/PJ.51/2001