Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1337/PJ.513/2001 TENTANG PPn BM ATAS PRODUK PELEMBUT PAKAIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 23 Agustus 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan beberapa hal, yaitu : a. PT. CI akan memproduksi satu … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1337/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1352/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1352/PJ.51/2001 TENTANG PENGENAAN PPnBM PADA MESIN IMPOR UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI A.N. PT. MG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 19 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dapat disimpulkan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1352/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 135/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 135/PJ.51/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPnBM ATAS IMPOR PESAWAT UNTUK KEPERLUAN JASA ANGKUTAN UMUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 21 Desember 2000, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 135/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.533/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.533/1999 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENERBITKAN SURAT IJIN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI REKENING LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemberian wewenang yang lebih luas dari Kantor Pusat PT. PLN (persero) kepada unit-unit PLN di seluruh Indonesia dalam mengelola usahanya termasuk dalam pemenuhan kewajiban … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.533/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 448/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 448/PJ./2000 TENTANG BESARNYA PROVISl PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 230/Latang/DIROP/99 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Usul Penyesuaian Imbalan Jasa Penjualan Benda Materai; Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 382/Latang/DIROP/2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Usul Penyesuaian Imbalan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 448/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.5/2000
Peraturan Pajak 20 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.5/2000 TENTANG DOKUMEN PERBANKAN YANG DIKENAKAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan masih terdapatnya perbedaan penafsiran atas dokumen perbankan yang dikenakan Bea Meterai dan tata cara pelunasannya, maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.5/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.533/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.533/1999 TENTANG METERAI TEMPEL DAN KERTAS METERAI TAHUN 2000 (REV 001/00) DIREKTUR JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 tanggal 15 Desember 1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.533/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata cara Pemeteraian Kemudian; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 02/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.53/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.53/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.53/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 307/KMK.01/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 307/KMK.01/2002 TENTANG PENURUNAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan effisiensi industri nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarip Bea Masuk Atas Impor Beberapa Produk Tertentu; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 307/KMK.01/2002