Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI SEMENTARA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1998 yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 sebagai berikut : I. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1998
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 50/PJ/2008
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; Mengingat: Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 50/PJ/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Pemghasilan atau usaha distribusi rokok di dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ./2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 72/PJ./2008TENTANG REVISI RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008 BERDASARKAN APBN-P TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam APBN-P tahun 2008, bersama ini disampaikan revisi rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2008 dengan penjelasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ./2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 79/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 79/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 79/PJ/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 50/PJ/2008
Pertauran Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; Mengingat: Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 50/PJ/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.03/2017
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.03/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2017
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ/2017 an TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-249/PMK.03/2016), perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK, A. Umum Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-82/PMK.03/2017), petunjuk pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam SE-77/PJ/2009 sudah tidak sesuai sehingga perlu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS AREAL PT. (PERSERO) PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengoptimalkan pengenaan PBB atas areal PT. (Persero) Pelabuhan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.06/1995 tanggal 10 Februari 1995, perihal pada pokok surat dengan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1998