Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 19/PJ.6/1997 TENTANG TATA CARA PENATA USAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan data objek Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Migas dan Panas bumi serta pembayarannya yang berasal dari areal perairan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 19/PJ.6/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/KMK.04/1997 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu mengatur pelimpahan wewenang kepada Kepala … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1998 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 1998 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1998/1999 rencana penerimaan PBB dan BPHTB telah ditetapkan sebesar Rp. 3.411.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus sebelas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB S/D BULAN NOVEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB sampai dengan bulan November 1997 adalah sebagai berikut : Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK YANG MASIH DALAM TAHAP PEMBANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan masih adanya pertanyaan sebagaimana perihal pada pokok surat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : Landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.6/1998
Keputusan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 01/PJ.6/1998 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.6/1998 TENTANG ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.6/1998 tanggal 30 Maret 1998 perihal Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan (copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1998TENTANG PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka aplikasi SISMIOP PBB untuk semua sektor, maka saat ini sedang dikembangkan pengolahan data PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang dilakukan dengan media komputer. Untuk memenuhi karateristik program … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PBB TAHUN 1998 ATAS PERUSAHAAN UMUM KERETA API DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Kereta Api Nomor KU.305/IV/1/KA-98 tanggal 2 April 1998 perihal Pengenaan PBB Perum Kereta Api Tahun 1998, dan dengan memperhatikan surat : Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.6/1998 TENTANG USULAN RENCANA PENERIMAAN PBB APBN PERBAIKAN TAHUN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengamanan penerimaan PBB tahun 1998/1999 perlu dilakukan optimalisasi pemungutan PBB, maka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan tahun 1998/1999 dengan penjelasan sebagai berikut : Rencana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/1998