SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1998

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 07/PJ.6/1998TENTANG

PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka aplikasi SISMIOP PBB untuk semua sektor, maka saat ini sedang dikembangkan pengolahan data PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang dilakukan dengan media komputer.

Untuk memenuhi karateristik program komputer dengan basis ORACLE, maka Nomor Objek Pajak (NOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan perlu disempurnakan sebagai berikut :

  1. Objek Pajak Yang Telah Memiliki Peta/Sket/Denah :
    Untuk Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang sudah mempunyai peta/sket/denah, pemberian NOP atas objek tersebut diatur sebagai berikut :
    1. Struktur Nomor Objek Pajak (NOP) terdiri dari 18 digit:
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Digit 1, 2 : Kode Nomor Daerah Tingkat I
Digit 3, 4 : Kode Nomor Daerah Tingkat II
Digit 5, 6, 7 : Kode Nomor Kecamatan
Digit 8, 9, 10 : Kode Nomor Kelurahan/Desa
Digit 11, 12, 13 : Kode Nomor Urut Blok
Digit 14, 15, 16, 17 : Kode Nomor Urut Objek Pajak
Digit 18 : Tanda Khusus;
    1. Kode Nomor Kecamatan ditulis dengan angka sesuai dengan Kode Nomor Kecamatan yang wilayah administrasinya mempunyai batas terpanjang dengan Perkebunan/ Perhutanan/ Pertambangan yang bersangkutan;
    2. Kode Nomor Kelurahan/Desa ditulis dengan angka sesuai Kode Nomor Kelurahan/Desa yang mempunyai batas terpanjang dengan Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan yang bersangkutan;
    3. Kode Nomor Urut Blok ditulis dengan nomor setelah nomor terakhir blok pada kelurahan/desa yang dimaksud sesuai ketentuan pada angka 3;
    4. Kode Nomor Urut Objek Pajak ditulis dengan angka sesuai dengan nomor urut Objek Pajak masing-masing sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
    5. Tanda Khusus ditulis dengan :- Angka 1 untuk kode khusus Objek Perkebunan
      – Angka 2 untuk kode khusus Objek Perhutanan
      – Angka 3 untuk kode khusus Objek Pertambangan Non Migas
      – Angka 4 untuk kode khusus Objek Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
  1. Objek Pajak Yang Belum Memiliki Peta/Sket/Denah :
    Untuk Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang belum mempunyai peta/sket/denah, pemberian NOP atas objek tersebut diatur sebagai berikut :

    1. Struktur Nomor Objek Pajak (NOP) terdiri dari 18 digit :
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Digit 1, 2 : Kode Nomor Daerah Tingkat I
Digit 3, 4 : Kode Nomor Daerah Tingkat II
Digit 5, 6, 7 : Kode Nomor Kecamatan
Digit 8, 9, 10 : Kode Nomor Kelurahan/Desa
Digit 11, 12, 13 : Kode Nomor Urut Blok
Digit 14, 15, 16, 17 : Kode Nomor Urut Objek Pajak
Digit 18 : Tanda Khusus;
    1. Kode Nomor Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Blok ditulis dengan angka 0 0 0
    2. Kode Nomor Urut Objek Pajak ditulis dengan 0 0 0 1 dan seterusnya, sesuai dengan nomor urut Objek Pajak masing-masing sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
    3. Tanda Khusus ditulis dengan :- Angka 1 untuk kode khusus Objek Perkebunan
      – Angka 2 untuk kode khusus Objek Perhutanan
      – Angka 3 untuk kode khusus Objek Pertambangan Non Migas
      – Angka 4 untuk kode khusus Objek Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
  1. Contoh pengisian secara lengkap Nomor Objek Pajak untuk Objek Pajak sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan baik yang sudah memiliki peta/sket/denah ataupun yang belum, sebagaimana terlampir.
  2. Peta Objek PBB Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan dibuat dalam lembar peta tersendiri disesuaikan dengan peta atau sket yang dibutuhkan. Untuk perkebunan/ perhutanan/ pertambangan yang belum jelas batas Dati II-nya, maka selama belum diperoleh batas pasti agar ditentukan batas sementaranya.
  3. Sistem penomoran tersebut di atas disesuaikan dengan pengembangan Sistem Informasi Indikasi Geografis (SIIG) yang merupakan bagian dari SISMIOP.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Berikut Link Lampiran, SE – 07-PJ.6-1998

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1998, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: