Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di Asia dalam beberapa bulan terakhir telah memberi pengaruh yang besar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994, perlu ditinjau ulang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan, Wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut ; Bahwa untuk memberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya krisis moneter yang dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan likuiditas bagi Wajib Pajak tertentu, dipandang perlu mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk menyesuaikan perlakuan perpajakan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999