Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2910/PJ.53/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PEMOTONGAN PPN TERHADAP PEDAGANG ECERAN OLEH WAJIB PEMUNGUT PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 1996, seperti tersebut dalam pokok surat tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2910/PJ.53/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2905/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENDIDIKAN OLAH RAGA ANAK-ANAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 angka 6 jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jenis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2905/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2925/PJ.52/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN SEBELUM KELUARNYA PP NO. 30 TAHUN 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut: 1. Dalam Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2925/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2938/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS SUKU CADANG DAN BAHAN PEMBANTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 angka 8 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2938/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 208/PJ.32/1996 TENTANG ASPEK PPN DARI MEKANISME PENJUALAN PT. INTRANUSA CITRA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 April 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut disebutkan : a. PT XYZ adalah distributor utama dari PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 208/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2983/PJ.52/1996 TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Februari 1996 perihal permohonan pemusatan tempat terutang PPN, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2983/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2977/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH TVRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 18 Oktober 1996 perihal PPN atas pendapatan TVRI, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 angka 8 jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2977/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2992/PJ.51/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PEROLEHAN JASA KENA PAJAK TAHUN 1989-1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Desember 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. PT. XYZ adalah Badan Penanaman Modal Asing yang mengadakan kontrak di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2992/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2995/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PERSEWAAN AUDITORIUM DAN PPN ATAS JASA KATERING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 26 September 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menanyakan : 1.1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2995/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2996/PJ.52/1996 TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA/CABANG A.N. PT. XYZ DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Oktober 1996 perihal permohonan izin pemusatan tempat terutang PPN, dinyatakan bahwa terdapat tempat kegiatan usaha/cabang baru yang belum termasuk dalam surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2996/PJ.52/1996