SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 55/PJ/2020TENTANGPENJELASAN MENGENAI KRITERIA PEDAGANG ECERANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan belum terdapatnya keseragaman pemahaman mengenai kriteria pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang penjelasan mengenai kriteria pedagang eceran. B.Maksud dan Tujuan1. MaksudSurat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 01/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 01/BC/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-16/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARANCUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAIYANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 01/BC/2020
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.4/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.4/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 03 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 09 FEBRUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KMK.03/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/KMK.03/2021TENTANGPENETAPAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEHBADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMenimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/KMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARADAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEHBADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa kegiatan pemungutan, penyetoran, dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/PMK.03/2021TENTANGINSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAKPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 06/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 06/BC/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-26/BC/2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAIETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DANKONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOLDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 06/BC/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 03/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 03/PJ/2021TENTANGPENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKAPERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DANKANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan lingkup perluasan dan penerapan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan serta Kantor Pengolahan Data … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 03/PJ/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KMK.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7/KMK.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KMK.10/2021