Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.6/1998 TENTANG PENEGASAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai upaya penertiban penyampaian usulan penetapan angka kredit oleh masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Angka kredit bagi pejabat fungsional Penilai PBB ditetapkan Nihil jika usulan tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.3/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.3/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Perlakuan Perpajakan dan Pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (terlampir), untuk pelaksanaannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.3/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ.24/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 18/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-05/PJ.24/1995 TANGGAL 3 PEBRUARI 1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam lampiran … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ.24/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1996 TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1996 (SERI PEMERIKSAAN 05-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang essensial bagi suksesnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum tersebut diperlukan suatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 220/PJ.321/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS SECURITY DEPOSIT, TELEPHONE DEPOSIT DAN PEMASANGAN IDD LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 September 1997 yang disusul dengan surat tertanggal 8 Oktober 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.6/1998 TENTANG RALAT KEP-04/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 perihal petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 113/PJ.311/1996 TENTANG PERHITUNGAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Mei 1996 perihal Perhitungan pajak, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, Saudara mengemukakan bahwa PT XYZ melakukan pekerjaan sebagai kontraktor Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari Bantuan Presiden. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 113/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 114/PJ.313/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 114/PJ.313/1996 TENTANG BIAYA BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Mei 1996 perihal Bunga pinjaman dalam masa konstruksi, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa PT XYZ PROPERTIES bergerak dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 114/PJ.313/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 5 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH SEMBILAN IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketiga puluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.51/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 172/PJ./1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 172/PJ./1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ./1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 172/PJ./1998