Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 629/KMK.04/1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/KMK.04/1994 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL, DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 629/KMK.04/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 630/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 630/KMK.04/1997 TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 630/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 18 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.54/1995 TENTANG PERUSAHAAN YANG DICABUT NOMOR PENGUKUHANNYA SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN 27 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor: PENG-63/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 tentang 48 (empat puluh delapan) Perusahaan Yang Dicabut Nomor Pengukuhannya Sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.54/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 OKTOBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, serta untuk mendorong penanaman modal dalam rangka kegiatan konstruksi … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 208/PJ./1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 208/PJ./1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ/1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-172/PJ/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 208/PJ./1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
Peraturan Pajak 31 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.5/1995 TENTANG PELAKSANAAN PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 12-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2101/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ MASA PAJAK JUNI S.D. DESEMBER 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai bahan untuk menjawab surat PT. XYZ (NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX) tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut di atas (fotokopi terlampir), diminta penjelasan Saudara atas pelaksanaan pemberian restitusi PPN tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 144/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 144/PJ.33/1996 TENTANG PENJELASAN MENGENAI PENYUSUTAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SEWA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 144/PJ.33/1996