Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2275/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2275/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 13 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 April 1995 perihal penangguhan pembayaran PPN/PPn BM atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 68/PJ./1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-14/PJ./1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu untuk menyusun Informasi Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998 TENTANG PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menunjang perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan makanan pokok, perlu diberikan fasilitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.533/1996 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BEA BALIK NAMA KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996 tentang Pemberian Fasilitas ditanggung Pemerintah atas Bea Balik Nama Kapal (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan penjelasan tambahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.533/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 163/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 163/PJ.32/1996 TENTANG PENJELASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHAN (SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 326/KMK.04/1996) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 163/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 164/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 164/PJ.32/1996 TENTANG PENULISAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa a. PT XYZ sebelumnya telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 164/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 165/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 165/PJ.33/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN/KERINGANAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tanggal 27 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 165/PJ.33/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 632/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 632/KMK.04/1997 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 632/KMK.04/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2317/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2317/PJ.52/1996 TENTANG MASALAH NOMOR SERI FPM SETORAN PPN GABUNGAN DAN KONFIRMASI SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara dan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Meulaboh Nomor S-218/WPJ.01/BD.04/1996 tanggal 5 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2317/PJ.52/1996