Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2289/PJ.531/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DARI HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2289/PJ.531/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 261/PJ./1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 261/PJ./1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa karena pengaruh perubahan situasi perekonomian yang terjadi dewasa ini sebagai dampak dari arus globalisasi, mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa harus melakukan restrukturisasi perusahaannya guna mengantisipasi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perubahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 261/PJ./1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2291/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2291/PJ.531/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 19 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2291/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2315/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2315/PJ.531/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS DANA PENDAMPING YANG BERASAL DARI APBN KHUSUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 26 Maret 1996 perihal seperti tercantum dalam pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Atas porsi rupiah dari proyek … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2315/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2316/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2316/PJ.531/1996 TENTANG PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2316/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 633/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 633/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur tata cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 633/KMK.04/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2325/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2325/PJ.532/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 7 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2325/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.41/1995
Peraturan Pajak 21 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.41/1995 TENTANG TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI (PENLU) (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Kantor Pusat mengenai masalah tanda pengenal resmi sebagai Penduduk Luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.41/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2326/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2326/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN BARANG DI DARAT DAN JASA PERSEWAAN GEDUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Juli 1996, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2326/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 482/KMK.014/1998