Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dipandang perlu mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di wilayah Timur Indonesia melalui pembentukan kawasan andalan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 521/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 521/KMK.04/1998 TENTANG BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 521/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 666/KMK.017/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 666/KMK.017/1996 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor barang jadi dan meningkatkan penerimaan devisa, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya tarif Pajak Ekspor atas ekspor barang-barang tertentu; b. bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 666/KMK.017/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996
Peraturan pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, dipandang perlu mengintensifkan pelaksanaan pemberian bantuan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 228/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 228/PJ.311/1996 TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 228/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 228/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 228/PJ.311/1996 TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 228/PJ.311/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 112/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 112/PJ./1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Akuntan Publik sebagai tenaga ahli … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 112/PJ./1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3281/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3281/PJ.51/1996 TENTANG FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM IMPOR BARANG MODAL A.N. PT. CITRA GANESHA MARGA NUSANTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Melalui Surat Menteri Keuangan RI kepada … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3281/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3305/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3305/PJ.51/1996 TENTANG IJIN BAGI PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA UNTUK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS NAMA PERTAMINA/KBH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3305/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 230/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 230/PJ.312/1996 TENTANG PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Nopember 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Salah satu pemegang saham PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 230/PJ.312/1996