SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3281/PJ.51/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3281/PJ.51/1996

TENTANG

FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM IMPOR BARANG MODAL
A.N. PT. CITRA GANESHA MARGA NUSANTARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui Surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor
S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, ditegaskan bahwa masa transisi pemberian fasilitas
penangguhan pembayaran PPN/PPn BM masih dapat diberikan investor yang Surat Persetujuan
Penanaman Modal atau Surat Persetujuan Presiden serta persetujuan perluasannya diterbitkan oleh
BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 1998.

Jangka waktu pemberian fasilitas penangguhan tersebut adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal
diterbitkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal atau Surat Persetujuan Presiden serta persetujuan
perluasannya tersebut.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
2.1. bahwa Surat Persetujuan Presiden Nomor 194/I/PMA/1990 tanggal 26 Juni 1990 adalah
merupakan persetujuan prinsip yang bersifat sementara dan belum memberikan/meliputi
fasilitas fiskal/pabean, karena surat persetujuan pemberian fasilitas fiskal/pabean baru
diterbitkan tanggal 14 Mei 1996 (Surat BKPM Nomor 1146/Pabean/1996),

2.2. bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan proyek yang dihadapi oleh PT. XYZ , terjadi diluar
kemampuan dan kekuasaan PT XYZ,

2.3. Surat Persetujuan Nomor 137/III/PMA/1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang perpanjangan
jangka waktu penyelesaian proyek dari semula sampai dengan tanggal 26 Juni 1993 menjadi
sampai dengan 26 Juni 1997,

2.4. Perjanjian Kerjasama untuk membentuk perusahaan konsesi jalan tol baru ditandatangani
pada tanggal 22 Desember 1993 dan ijin konsesi baru keluar pada tanggal 24 Oktober 1994,

2.5. Persetujuan Desain Dasar Rekayasa dari Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum keluar pada
tanggal 29 Agustus 1995,

2.6. ijin memulai pekerjaan kontruksi dari PT. ABC (Persero) baru keluar tanggal 29 Desember
1995,

2.7. perolehan lahan/tanah baru dapat diselesaikan pada bulan Januari 1996,

2.8. bahwa sesuai dengan surat PT. XYZ kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua
BKPM Nomor 312/CGMN/IV/1996 tanggal 19 April 1996, PT XYZ belum mengimpor
mesin-mesin dan peralatan yang diperlukan untuk pembangunan proyek tersebut,

kami dapat menyetujui usul Saudara bahwa atas impor barang/peralatan untuk keperluan proyek PT. XYZ
sesuai dengan Daftar Induk Barang Modal yang diterbitkan oleh BKPM (Surat Nomor 2337/Pabean/1996
tanggal 26 September 1996 jo. Surat Nomor 1146/Pabean/1996 tanggal 14 Mei 1996), masih dapat diberikan
fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku sampai dengan
tanggal 29 Agustus 1998 yaitu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya persetujuan Desain Dasar Rekayasa, sesuai
dengan usul BKPM.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: