KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996

Peraturan pajak

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA
PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, dipandang perlu
mengintensifkan pelaksanaan pemberian bantuan pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga
Sejahtera 1 melalui peran serta para wajib pajak yang mampu;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap
Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan Atas Bantuan Yang
Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3475);
4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang
Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA
PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi Wajib memberikan bantuan untuk Pembinaan
Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebesar 2% (dua persen) dari laba atau
penghasilan setelah Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Tahun Pajak”.

Pasal II

Keputusan Presiden ini dimulai berlaku untuk Tahun Pajak 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 4 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 106

Iklan


Kategori:1996, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: