Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.04/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1114/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1114/PJ.513/2001 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) ATAS RUMAH MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxx., tanggal 6 Juni 2001, hal Penundaan Penetapan Tarif PPn BM, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1114/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1169/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1169/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN UNTUK TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPN BM ATAS BARANG REIMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 12 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara garis besar memuat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1169/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1126/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1126/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN DAN ATAU MINUMAN DALAM RANGKA USAHA KATERING/JASA BOGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 28 Juni 2001 hal Permohonan Penegasan mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Boga, dengan ini disampaikan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1126/PJ.53/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk Kawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KMK.04/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1131/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1131/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS ANGGUR OBAT YANG TERBUAT DARI BAHAN CAMPURAN ALKOHOL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 2001 (tanpa nomor surat) hal Permohonan Penegasan Pengenaan PPn BM atas Anggur Obat yang terbuat dari Bahan Campuran Alkohol, dengan ini disampaikan hal- hal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1131/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 482/PJ.313/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 482/PJ.313/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menyusul surat kami Nomor S-478/PJ.313/2001 tanggal 10 September 2001 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan ralat bahwa butir 3 huruf e angka 2) seharusnya berbunyi sebagai berikut: "2) Dengan demikian atas keseluruhan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 482/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1136/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1136/PJ.51/2001 TENTANG PENYERAHAN BKP YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 3 Agustus 2001 hal Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE?06/PL51/2001 tanggal 16 April 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1136/PJ.51/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-pare, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1138/PJ.513/2001 TENTANG PPn BM ATAS PRODUK KECANTIKAN UNTUK PEMELIHARAAN KULIT, TANGAN, KAKI, DAN RAMBUT SERTA PREPARAT RIAS LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Permohonan Penjelasan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 381/KMK.03/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001