Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 NOPEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 65/PJ.6/1999 TENTANG PERUBAHAN JADUAL PELATIHAN APLIKASI SISMIOP RILIS 8.0 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 (Y2K) DAN PEMANTAUAN/PEMANTAPAN JADUAL KEGIATAN PENDATAAN/PENILAIAN TAHAP II DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah di laksanakannya Pelatihan Aplikasi SISMIOP Rilis 8.0 dalam rangka penanggulangan masalah komputer Tahun 2000 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2007 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, yang tidak dapat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/2001 TENTANG PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan bahwa dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) para Pejabat fungsional Penilai PBB, angka kredit pada unsur pendidikan pada umumnya melebihi angka kredit yang seharusnya berdasarkan ijazah yang telah diperoleh. Hal ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 395/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 395/PJ./2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan merupakan Objek Pajak Penghasilan; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan tersebut, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 395/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 514/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 514/KMK.04/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 637/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 514/KMK.04/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.51/1999 TENTANG PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang otomotif, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.03/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.03/2007 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, yang tidak dapat ditagih … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/2001 TENTANG MASA BERLAKU SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ.6/1999 TENTANG CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN BESERTA PENEGASANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE-31/PJ.6/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 515/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 515/KMK.04/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 638/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI NOMOR 515/KMK.04/2000