Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 530/PJ.321/2001 TENTANG IMPLEMENTASI DARI PENGGUNAAN FAKTUR PENJUALAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: DD-010920/KDJP tanggal 21 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai: 1. Secara garis besar surat tersebut menyatakan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 530/PJ.321/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 531/PJ.341/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 531/PJ.341/2001 TENTANG PENEGASAN HUBUNGAN ANTARA PT. BDP DENGAN HCS Pte Ltd BERDASARKAN P3B RI-SINGAPURA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : L202/BD//LG/DM/VIII/01 tanggal 30 Agustus 2001 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai: 1. PT. BDP merupakan perusahaan yang bergerak di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 531/PJ.341/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/KMK.01/1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menutup resiko kerugian, bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.52/1998 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 November 1998 tentang Penetapan Makanan Ternak Dan Unggas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.52/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1216/PJ.52/2001 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PPN A.N. PT HS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 7 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Kepala Kantor Wilayah VI Jakarta Raya Khusus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.44/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.44/1999 TENTANG PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.44/1992 TANGGAL 12 MEI 1992 TENTANG PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak perihal tersebut diatas yang dimuat dalam Himpunan Surat dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.44/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ.7/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 2/PJ.7/1999 TENTANG INVENTARISASI PETUGAS PEMERIKSA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999, Kantor Pusat DJP memerlukan data mengenai petugas Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Petugas Pemeriksa Pajak yang dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ.7/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 264/PJ/1998 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian utang Luar Negeri maka telah dibentuk INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998; bahwa penghasilan yang diterima oleh INDRA adalah penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.531/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.531/1999 TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : 786/F000//98-S4 tanggal 29 Juni 1998, yang sudah ditanggapi oleh Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.531/1999