Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1362/PJ.512/2001 TENTANG PERMOHONAN PENGHAPUSAN PPN PUPUK UNTUK PETANI TEBU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 25 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Harga … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1362/PJ.512/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.1011/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.1011/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI–KUWAIT (SERI P3B NO. 10) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Kuwait dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Kuwait telah diratifikasi oleh Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.1011/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 4343/PJ.753/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 4343/PJ.753/2001 TENTANG 100 WAJIB PAJAK PENUNGGAK PAJAK TERBESAR (KPL.KPP 7.5.2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindakan penagihan 100 Wajib Pajak Penunggak Pajak Terbesar dengan ini diminta Kepala Seksi Penagihan untuk menghadiri pertemuan pada: Hari : Jumat, 30 Desember 2001 Waktu : 09.00 WIB Tempat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 4343/PJ.753/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 605/PJ.322/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 605/PJ.322/2001 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS JASA PENDIDIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 125/BNP-DJP/01 tanggal 20 Maret 2001 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Dalam surat tersebut di atas secara garis besar memuat bahwa: … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 605/PJ.322/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.6/1998 TENTANG DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 dan prediksi rencana penerimaan tahun 1999/2000 khususnya untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1374/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1374/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh BARANG IMPOR BANTUAN (HIBAH) PERALATAN MEDIC DARI BELANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 12 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1374/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.1011/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.1011/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI–YORDANIA (SERI P3B NO. 11) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Yordania, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Yordania telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.1011/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai persyaratan Penghapusan Piutang Tak Tertagih sebagaimana ditegaskan dalam butir 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.42/1998 tanggal 30 Maret … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 135/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 135/PJ.51/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPnBM ATAS IMPOR PESAWAT UNTUK KEPERLUAN JASA ANGKUTAN UMUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 21 Desember 2000, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 135/PJ.51/2001