SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1362/PJ.512/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1362/PJ.512/2001

TENTANG

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PPN PUPUK UNTUK PETANI TEBU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 25 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Harga pupuk yang relatif terjangkau petani-petani dapat meningkatkan daya saing produk
agribisnis yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas agribisnis yang berguna untuk
meningkatkan pendapatan petani dan penanggulangan krisis serta mengurangi impor;
b. Saudara berharap agar pemerintah dapat membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pupuk dan PPN Angkutan Pupuk, khusus petani tebu.

2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000
tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain bahwa :
a. Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah barang-
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, yaitu beras dan gabah,
jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
b. Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah jasa
angkutan umum di darat dan di air, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah
atau Swasta.

3. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersidat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, pupuk tidak termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

4. Sesuai dengan ketentuan dalam butir 2 sampai dengan butir 3 di atas, serta memperhatikan isi surat
Saudara tersebut pada butir 1, dengan ini disampaikan bahwa :
a. Pupuk tidak termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai maupun yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan
demikian atas impor dan atau penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Kegiatan jasa angkutan yang diserahkan oleh pengusaha angkutan umum tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang penyerahan jasa angkutan pupuk tersebut tidak dilakukan
dalam rangka persewaan alat angkutan. Suatu kegiatan pengangkutan digolongkan sebagai
kegiatan jasa angkutan umum apabila bercirikan sebagai berikut :
b.1. Tidak ada kontrak/perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis;
b.2. Tidak ada keterikatan sehingga masyarakat umum tetap dapat menggunakan
kendaraan angkutan yang bersangkutan.
Apabila ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan jasa yang dilakukan merupakan
kegiatan jasa persewaan alat angkutan yang atas penyerahannya dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur;
4. Kantor Pelayanan Pajak Jember.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: