PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 1/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI MELALUI PERMOHONAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan reputasi organisasi, kualitas regulasi, dan dukungan organisasi kepada pegawai dalam pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengatur kembali tata cara permohonan pegawai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 6/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PENGGUNAAN APLIKASI CORETAXDalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pajak, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyelenggarakan survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Coretax yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap penggunaan Aplikasi Coretax DJP serta mendapatkan saran atau masukan sebagai bahan penyempurnaan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral provinsi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 27 JANUARI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MK/EF.2/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PJ/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 1/PJ/2026 TENTANG DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI REKENING KEUANGAN SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION/AEOI-CRS) TAHUN 2026 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PJ/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 4/PJ.09/2026 TENTANG KENDALA LAYANAN INFORMASI MELALUI KANAL TWITTER (X) @KRING_PAJAKSehubungan dengan adanya kendala teknis pada platform X (Twitter) dengan akun @kring_pajak yang berdampak pada operasional pemberian layanan informasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sejak 13 Januari 2026, akun X (Twitter) @kring_pajak tidak dapat menjawab mention pertanyaan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2026
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2026TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan efektivitas kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi barang serta sarana perdagangan, dan memperkuat pengawasan kegiatan perdagangan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MK/BC/2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubemur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2026