KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR KEP - 03/PP/2021TENTANGSUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN HAKIM TUNGGAL UNTUK MEMERIKSADAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAKKETUA PENGADILAN PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-007/PP/2020 tentang Susunan Majelis Hakim dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 03/PP/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 216/BC/2020TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAIPADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE ATANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANCUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DANTANJUNG PERAKDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa pelaksanaan uji coba Single … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 16/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 16/BC/2020TENTANGTATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAUDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 16/BC/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.010/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 237/PMK.010/2020TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAIPADA KAWASAN EKONOMI KHUSUSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.010/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2019
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 10/PJ/2019TENTANGBENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANGNOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN,SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2019
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI JASA PENERBITAN SURATKETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan untuk memberikan stimulus non-fiskal guna mengurangi dampak negatif wabah Covid-19 sesuai dengan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/PMK.03/2020
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 239/PMK.03/2020TENTANGPEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANGDIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAKPENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKAPENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung ketersediaan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/PMK.03/2020
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2021TENTANGTATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 08/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 08/BC/2020TENTANGTATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO),DAN PRODUK TURUNANNYADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya;bahwa untuk lebih meningkatkan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 08/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 09/BC/2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 09/BC/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNANBARANG IMPORDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor;Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 09/BC/2020