SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 28/PJ/2021TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAHDAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN TANAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka penyeragaman dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan tanah dan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan tanah, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Tanah dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 04/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2021TENTANGPENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATANTERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAUKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 04/PJ/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 25/PMK.07/2021TENTANGPENETAPAN KURANG BAYAR, LEBIH BAYAR, DAN ALOKASI SEMENTARAKURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil termasuk kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 05/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 05/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPATPENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAUTEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 05/PJ/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 18/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 24 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 30 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 17 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 23 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2021TENTANGPENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 62 TAHUN 2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANGPEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DARI PEMOHON PERIZINAN DANPEMOHON PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum jenis izin dan pemohon perizinan yang dikenakan pemenuhan kewajiban pajak daerah dari … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 02/PJ/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 02/PJ/2021TENTANGTATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITASSUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBANPELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak baru bagi seluruh Instansi Pemerintah dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah serta dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 02/PJ/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021