PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 31 TAHUN 2020TENTANGTATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 32 TAHUN 2020TENTANGPENAMBAHAN KODE ZONA NILAI TANAH DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS KAWASAN PANTAI MAJUSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa hingga saat ini belum ditetapkan kode Zona Nilai Tanah … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 38 TAHUN 2020TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DANPERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAHSUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGANRp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 53 TAHUN 2020TENTANGPENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORPEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2020
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2021
PENGUMUMANNOMOR PENG - 2/PJ.09/2021TENTANGIMBAUAN PENGAJUAN KEMBALI PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAKPENGHASILAN PASAL 22 IMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 9/PMK.03/2021Sehubungan dengan pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor oleh wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu, perusahaan yang … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2021
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2021
PENGUMUMANNOMOR PENG - 3/PJ.09/2021TENTANGIMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNANSehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 10 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 16 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.4/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.4/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2021TENTANGHAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,DAN PENDAFTARAN TANAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 28/PJ/2021TENTANGPENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021