Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 935/PJ.341/2006 TENTANG PERMINTAAN DATA HARTA DAN PENGHASILAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 12 September 2006 perihal permohonan untuk meminta data harta dan penghasilan luar negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara pada intinya menyampaikan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 935/PJ.341/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.01/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.01/2007 TENTANG MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.01/2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 933/PJ.332/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 933/PJ.332/2006 TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2006, perihal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan : A. Saudara telah menerima … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 933/PJ.332/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 930/PJ.332/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 930/PJ.332/2006 TENTANG PENJELASAN MENGENAI SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 31 Juli 2006 perihal mohon penjelasan, dengan ini disampaikan hal- hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan apakah Saudara sebagai karyawan/pegawai pada perusahaan Wajib … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 930/PJ.332/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 627/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 627/PJ.53/2006 TENTANG PPN ATAS INDUSTRI TAHU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Maret 2006 hal Informasi tentang PPN, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa Saudara menanyakan apakah pengenaan PPN terhadap produk tahu sudah tepat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 627/PJ.53/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 621/PJ.53/2006
Peratuuran Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 621/PJ.53/2006 TENTANG PENEGASAN PPN ATAS PRODUK PESONA EDUKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal Permohonan Pembebasan PPN atas Produk Pesona Edukasi dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Melalui surat tersebut Saudara memohon agar produk Pesona Fisika dan Pesona … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 621/PJ.53/2006
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2003
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.6/2002 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pembentukan Bank Data Pajak Nasional dengan pengembangan Aplikasi SIG PBB yang terintegrasi dengan Basis Data SISMIOP untuk keperluan pengenaan PBB dan sebagai data pendukung pengenaan pajak-pajak lainnya, terutama untuk ekstensifikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 620/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 620/PJ.53/2006 TENTANG PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal Surat Permohonan Penjelasan Restitusi atas PPN yang Terlanjur Dipotong, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, dengan menunjuk antara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 620/PJ.53/2006