Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 627/PJ.53/2006

TENTANG

PPN ATAS INDUSTRI TAHU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Maret 2006 hal Informasi tentang PPN, dengan ini
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa Saudara menanyakan apakah pengenaan PPN terhadap
produk tahu sudah tepat mengingat tahu merupakan makanan rakyat yang diproses dari kacang kedelai
dan garam yang termasuk sembilan bahan pokok dan bila ditagih faktur pajaknya ke pedagang/
konsumen maupun ke pengecer sangat tidak mungkin bisa menerima.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000 mengatur antara lain :
a. Pasal 1 angka 14, bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud
dalam angka 131 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.
b. Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha
Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha
Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 1 angka 23, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
d. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.
e. Pasal 4A ayat (2) huruf b, bahwa penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Dalam memori penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam
ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun
yang tidak beryodium.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur
antara lain :
a. Pasal 1, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan
atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
b. Pasal 4 ayat (1), bahwa Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, Jumlah
peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1.
c. Pasal 4 ayat (4), bahwa kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak
Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-97/PJ/2005 mengatur antara lain :
a. Pasal 1, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:
a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara
langsung kepada konsumen akhir; atau
b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang
Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat, atau Nomor Pokok
Wajib Pajaknya tidak diketahui, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.
b. Pasal 2, bahwa Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak;
b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan;
c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai
atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dicantumkan secara terpisah;
d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
c. Pasal 3 ayat (1), bahwa Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu:
a. bon kontan,
b. faktur penjualan,
c. segi cash register,
d. karcis,
e. kuitansi, atau
f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
d. Pasal 3 ayat (2), bahwa Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap.
e. Pasal 3 ayat (3), bahwa Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur
Pajak Sederhana.
f. Pasal 4 ayat (1), bahwa Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran
diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 4 surat ini serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Tahu tidak termasuk ke dalam jenis kebutuhan pokok yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, sehingga tahu merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Sepanjang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto atas penyerahan tahu selama
satu tahun tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka tidak ada
kewajiban bagi Saudara untuk melaporkan kegiatan usaha dan dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak serta sebagai Pengusaha untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali Saudara memilih untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Dalam hal jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto Saudara selama satu tahun
melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Saudara wajib melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka apabila
Saudara melakukan penyerahan Barang Kena Pajak secara langsung kepada konsumen akhir
atau pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat, atau
Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak diketahui, Saudara dapat membuat Faktur Pajak Sederhana
sebagai bukti pungutan pajak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

DIREKTUR,

ttd

ICHWAN FACHRUDDIN

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan