Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 930/PJ.332/2006

TENTANG

PENJELASAN MENGENAI SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 31 Juli 2006 perihal mohon penjelasan, dengan ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan apakah Saudara sebagai karyawan/pegawai pada
perusahaan Wajib Orang Pribadi yang bertugas mewakili dan menangani masalah perpajakan
perusahaan, berkewajiban untuk memiliki Surat Kuasa Khusus dan brevet yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
576/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.

2. Dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur
bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang
Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005
diatur hal-hal sebagai berikut :
a. Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan
suatu surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Ayat (2), bahwa kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1) menyerahkan surat kuasa khusus yang asli; dan
2) menguasai ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan;
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau
tindak pidana lain dibidang keuangan negara.
c. Ayat (3), bahwa Kuasa dianggap menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, apabila telah memperoleh pendidikan di bidang
perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki:
1) brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
2) ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga
pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri.

4. Dalam Pasal 1 butir 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-188/PJ./2001 tentang Kuasa untuk
Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan antara
lain diatur bahwa yang dimaksud dengan Seorang Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus
dari Wajib Pajak untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa sepanjang Saudara adalah
karyawan pada perusahaan yang bertugas untuk mengerjakan administrasi perpajakan dan menangani
permasalahan perpajakan perusahaan tersebut, maka Saudara bukan merupakan Kuasa Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-576/KMK.04/2000 dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-188/PJ./2001, sehingga tidak harus mempunyai Surat
Kuasa Khusus dan brevet.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan