SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3854/PJ.753/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3854/PJ.753/2001 TENTANG DAFTAR 100/500 WAJIB PAJAK PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindakan penagihan, dengan ini diminta kepada : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar mengirimkan data 100 Wajib Pajak penunggak pajak terbesar beserta tindakan penagihan yang telah dilaksanakan (dalam bentuk formulir … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3854/PJ.753/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1245/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PAKAN TERNAK DAN BAHAN BAKU PEMBUATAN PAKAN TERNAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat-surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 April 2001 hal Penjelasan mengenai PPN sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001, tanggal 22 Maret 2001 dan Nomor XXX tanggal 21 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 579/PJ.32/2001 TENTANG FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1239/PJ.53/2001 TENTANG DISPENSASI PENGHAPUSAN PPN (0%) PEMBANGUNAN LINTAS TIMUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Gubernur Riau Nomor ............. tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 573/PJ.3/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN, PEMOTONGAN PAJAK DAN HAL-HAL LAINNYA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PENGGABUNGAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. No.: TXO-01/I/01 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1268/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN SURAT PENEGASAN LYSINE (FEED ADDITIVE) SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK YANG PPN-NYA DIBEBASKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 September 2001 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001

Peraturaan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1267/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1111/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1111/PJ.51/2001 TENTANG RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT XYZ nomor : XXX tanggal 9 Oktober 2002, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut PT XYZ mengemukakan bahwa: a. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1111/PJ.51/2001

SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 486/MK.07/2001

Peraturan Pajak SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S - 486/MK.07/2001 TENTANG PERTIMBANGAN MENTERI KEUANGAN ATAS PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Sesuai amanat Pasal 5A dan Pasal 25A UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 80 ayat … Lanjutkan membaca SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 486/MK.07/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1284/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1284/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 6 Agustus 2001 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Isi surat tersebut secara garis besar adalah : Universitas Mataram mendapat seperangkat peralatan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1284/PJ.52/2001