SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1111/PJ.51/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1111/PJ.51/2001

TENTANG

RESTITUSI PPN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT XYZ nomor : XXX tanggal 9 Oktober 2002, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut PT XYZ mengemukakan bahwa:
a. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor komoditi kelapa sawit berupa
Crude Palm Oil (CPO), Olein, Stearin dan Fatty Acid yang terdaftar dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di KPP Padang Sidempuan.
b. PT XYZ mengalami kelebihan pembayaran PPN rata-rata
Rp4.000.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 perbulan yang kemudian direstitusi ke KPP Padang
Sidempuan setiap bulannya.
c. PT XYZ mengalami kendala yaitu proses restitusi yang lambat, contohnya untuk restitusi
Januari, Pebruari dan Maret 2002 sebesar Rp7.200.000.000,00 baru selesai tanggal 21 Juni
2002 dengan jumlah SPMKP sebesar Rp3.900.000.000,00 dan sisanya belum selesai hingga
saat ini, sehingga pengajuan restitusi yang masih tertunda hingga saat ini sebesar
Rp22.200.000.000,00.
d. Selanjutnya PT XYZ mohon supaya restitusinya dapat dicairkan segera.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur
antara lain:
a. Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.
b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi
dikirimkan melalui faksimile, jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan
hasil pengujian arus barang dan arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah
adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan
pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan
ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:
– Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor
Pelayanan Pajak.
– Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah
Pemeriksa Pajak.
– Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil
dalam rangka proses keberatan.
Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan agar proses restitusi yang diajukan oleh
PT XYZ ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: