Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 05/PJ.09/2017
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 05/PJ.09/2017TENTANG PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Seluruh pelayanan dan penyuluhan, dan sosialisasi, yang diselenggarakan Direktorat … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 05/PJ.09/2017
PENGUMUMAN NOMOR PENG- 259/PJ.01/2017
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG- 259/PJ.01/2017 TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-168/PJ/2017 Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG- 259/PJ.01/2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara memerlukan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2017
Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2017
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017
Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017
Peraturan Menteri Keuangan, PMK 115/PMK.05/2017
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 … Lanjutkan membaca Peraturan Menteri Keuangan, PMK 115/PMK.05/2017
Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 273/PJ.08/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 07 Agustus 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 273/PJ.08/2017 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM KERANGKA KEGIATAN JOINT PROGRAM DJP-DJBC DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan upaya dan strategi pengamanan penerimaan tahun 2017, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program … Lanjutkan membaca Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 273/PJ.08/2017
Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 298/PJ.08/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 05 September 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 298/PJ.08/2017 TENTANG PENYAMPAIAN DATA POTENSI WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2017 dan menindaklanjuti program Amnesti Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan … Lanjutkan membaca Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 298/PJ.08/2017
Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 300/PJ.08/2017
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 05 September 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 300/PJ.08/2017 TENTANG PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN MENU DAN FITUR BARU PADA APLIKASI APPROWEB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-49/PJ/2016 … Lanjutkan membaca Surat Direktur Jenderal Pajak, S – 300/PJ.08/2017