Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 320/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 JUNI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 320/KMK.014/1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.24/1998
peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.24/1998 TENTANG PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa pengiriman surat-surat dinas tertentu dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat dengan perlakuan khusus berdasarkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.24/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JUNI SAMPAI DENGAN 5 JULI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 135/PJ./1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 135/PJ./1998 TENTANG STANDAR BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK, PIAGAM PENGHARGAAN PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DAN TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka usaha kearah kesatuan bentuk, ukuran, warna dan isi tulisan formulir dan untuk menghindari adanya … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 135/PJ./1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 339/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 339/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 19 JULI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 339/KMK.014/1998
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
SURAT KAWAT NOMOR KWT-267/PJ/2001
Peraturan Pajak SURAT KAWAT NOMOR KWT-267/PJ/2001 TENTANG PELAKSANAAN PASAL 16 KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR 161/PJ./2001 SEHUBUNGAN PELAKSANAAN PASAL 16 KEPUTUSAN TERSEBUT DIATAS DIATUR SEBAGAI BERIKUT: SATU MULAI TANGGAL SATU APRIL SAMPAI DENGAN SELESAINYA DATA DIKONVERSI OLEH DIREKTORAT INFORMASI PERPAJAKAN PEMBERIAN NPWP DILAKUKAN DENGAN MENAMBAHKAN TIGA DIGIT TERAKHIR SECARA MANUAL TTK KOMA DUA UNTUK WAJIB PAJAK … Lanjutkan membaca SURAT KAWAT NOMOR KWT-267/PJ/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1219/PJ.332/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1219/PJ.332/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT KEBERATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 15 Juni 2006 perihal Penegasan Mengenai Batas Waktu Pengajuan Surat Keberatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : i. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1219/PJ.332/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 528/PJ.344/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 528/PJ.344/2006 TENTANG USULAN KOICA (KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) SEBAGAI BADAN YANG BUKAN MERUPAKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Mr. HCS, KOICA Representative Indonesia Office, nomor KOICA/05/224 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana terlampir yang ditujukan kepada kami, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 528/PJ.344/2006