SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1219/PJ.332/2006

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1219/PJ.332/2006

TENTANG

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI
BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT KEBERATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 15 Juni 2006 perihal Penegasan Mengenai Batas
Waktu Pengajuan Surat Keberatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

i. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. PT GKT NPWP 00.000.000.0-000.000 (Wajib Pajak), mengajukan permohonan keberatan atas
SKPKB Nomor : XXXXX tanggal 10 Nopember 2005 dengan surat Nomor : XXXXX yang dikirim
melalui pos dengan cap pos tanggal 10 Februari 2006.
2. Atas permohonan keberatan tersebut, Saudara telah menerbitkan surat penolakan formal
Nomor : XXXXX tanggal 20 Februari 2006 dengan merujuk Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP).
3. Wajib Pajak mengirim surat tanggapan Nomor : XXXXX tanggal 25 April 2006 dengan
merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.45/1993 tanggal 9 Agustus
1993
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, Saudara meminta penegasan mengenai
hal-hal sebagai berikut :
a. batas waktu penyampaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3)
UU KUP.
b. apakah Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.45/1993 tanggal
9 Agustus 1993 tersebut masih berlaku.

ii. Dalam Pasal 25 UU KUP diatur hal-hal sebagai berikut :
1. Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal
Pajak atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
2. Ayat (3), bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

iii. Dalam butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.45/1993 tanggal 9 Agustus 1993
Batas waktu pemasukan surat keberatan 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 dihitung dari tanggal ke tanggal, yaitu sehari setelah tanggal ketetapan sampai
dengan tanggal surat keberatan diterima.

iv. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sependapat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.45/1993 tanggal
9 Agustus 1993, kami berpendapat bahwa batas waktu pemasukan surat keberatan 3 bulan
dihitung dari tanggal ke tanggal, yaitu sehari setelah tangal ketetapan sampai dengan tanggal
surat keberatan diterima.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-14/PJ.45/1993 tanggal 9 Agustus 1993 sampai
saat ini masih tetap berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal

ttd.

Pj. Direktur
Robert Pakpahan
NIP 060060167

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2006, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak, Tanpa kategori

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: