Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 528/PJ.344/2006

TENTANG

USULAN KOICA (KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY)
SEBAGAI BADAN YANG BUKAN MERUPAKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Mr. HCS, KOICA Representative Indonesia Office, nomor KOICA/05/224 tanggal
20 Januari 2005 sebagaimana terlampir yang ditujukan kepada kami, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pihak Kedubes Republik Korea melalui Nota Diplomatik
nomor ROKE-197 tanggal 18 April 2005 (surat terlampir) telah menyampaikan pemberitahuan
mengenai status KOICA (Korea International Cooperation Agency) yaitu sebagai badan pemerintah
Korea Selatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kerjasama Teknik (Technical
Cooperation) yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan dengan negara lainnya. KOICA merupakan
badan yang dibentuk oleh Departemen Luar Negeri Pemerintah Korea Selatan yang bertindak sebagai
pemberi bantuan (aid agency). Selain itu diharapkan Departemen Luar Negeri Pemerintah Indonesia
memberikan informasi kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia atas status KOICA tersebut.

2. Selain itu dikemukakan pula permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak
agar KOICA dimasukkan dalam daftar organisasi internasional dalam kerangka kerjasama teknik
(Technical Cooperation) mengingat status KOICA sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah Korea
Selatan yang diberi wewenang untuk mengimplementasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
kerjasama teknik di luar negeri termasuk Indonesia.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan surat Direktur Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar
Negeri nomor 270/EK/V/2005/31 tanggal 19 Mei 2005 perihal penyampaian informasi mengenai
keberadaan KOICA sebagai badan pelaksana utama program kerjasama teknik Pemerintah Republik
Korea di Luar Negeri (copy surat terlampir), yang pada intinya menegaskan kembali tentang status
KOICA sebagai satu-satunya pelaksana kerjasama teknik di luar negeri termasuk kerjasama teknik
Republik Korea-Indonesia dan menegaskan bahwa seluruh kerjasama teknik Korea Selatan di luar
negeri dilakukan oleh KOICA serta meminta pertimbangan yang positif dan bijaksana kepada
Direktorat Jenderal Pajak atas status KOICA tersebut.

4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi
Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek
Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KMK.03/2005 tanggal 27 Desember 2005, KOICA adalah yang tidak termasuk sebagai subjek
Pajak Penghasilan yang dikecualikan tersebut. Pada butir III angka 11 Keputusan Menteri Keuangan
dimaksud, yang tercantum adalah kerjasama teknik Korea dengan bunyi naskah sebagai berikut :
III. Kerjasama Teknik:
11. Kerjasama Teknik Korea – Republik Indonesia

5. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta
Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2003 tanggal 9 Maret 2003, Kerjasama Teknik Korea (KOICA)-
Republik Indonesia adalah pihak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut sebagaimana disebutkan
pada butir II angka 10 Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

6. Mengingat bahwa KOICA merupakan satu-satunya pelaksana kerjasama teknik Korea yang ditunjuk
oleh Pemerintah Korea Selatan untuk melakukan kerjasama teknik di luar negeri termasuk dengan
Pemerintah Indonesia dan telah dicantumkannya KOICA, sebagai lembaga kerjasama teknik Korea
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 sebagaimana disebutkan pada butir 5 di
atas, maka kami mengusulkan bahwa KOICA dapat dimasukkan sebagai pihak yang bukan merupakan
subjek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005 tanggal 27 Desember 2005.

7. Untuk itu kami mengusulkan perubahan butir III angka 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005 tanggal 27 Desember 2005
dengan perubahan sebagai berikut :

Naskah semula:
III. Kerjasama Teknik:
11. Kerjasama Teknik Korea – Republik Indonesia

berubah menjadi sebagai berikut:
III. Kerjasama Teknik:
11. Kerjasama Teknik Korea (KOICA) – Republik Indonesia

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan