Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 482/PJ.313/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menyusul surat kami Nomor S-478/PJ.313/2001 tanggal 10 September 2001 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan ralat bahwa butir 3 huruf e angka 2) seharusnya berbunyi sebagai berikut: "2) Dengan demikian atas keseluruhan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 482/PJ.313/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1136/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1136/PJ.51/2001 TENTANG PENYERAHAN BKP YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 3 Agustus 2001 hal Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE?06/PL51/2001 tanggal 16 April 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1136/PJ.51/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-pare, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/KMK.04/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1138/PJ.513/2001 TENTANG PPn BM ATAS PRODUK KECANTIKAN UNTUK PEMELIHARAAN KULIT, TANGAN, KAKI, DAN RAMBUT SERTA PREPARAT RIAS LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Permohonan Penjelasan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 381/KMK.03/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1138/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 481/PJ.32/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 481/PJ.32/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami sampaikan surat jawaban Direktur Jenderal Pajak sebagaimana terlampir, sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 2001 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagai pengantar surat President and Chief … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 481/PJ.32/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1141/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1141/PJ.5/2001 TENTANG MEMINTA PENJELASAN TENTANG TIDAK DICANTUMKANNYA HARGA SATUAN PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor : xxxxxxxx, tanggal 9 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat saudara tersebut dikemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1141/PJ.5/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/KMK.014/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1142/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1142/PJ.5/2001 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2001 hal Tanggapan atas surat Kepala KPP PND Nomor xxxxxxx tanggal 7 Pebruari 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa PT. KHIPI … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1142/PJ.5/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 486/PJ.31/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 486/PJ.31/2001 TENTANG PERTENTANGAN ANTARA REDAKSI PASAL 4 AYAT (3) HURUF d NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN PENJELASANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 126/HK/VII/01 tanggal 23 Juli 2001 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal berikut: 1. Dalam surat tersebut Saudara antara lain … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 486/PJ.31/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1149/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1149/PJ.5/2001 TENTANG PENEGASAN PERUBAHAN BENTUK FAKTUR PAJAK STANDAR BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa Saudara melakukan perubahan bentuk dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1149/PJ.5/2001