SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1142/PJ.5/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1142/PJ.5/2001

TENTANG

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2001 hal Tanggapan atas surat Kepala
KPP PND Nomor xxxxxxx tanggal 7 Pebruari 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa PT. KHIPI belum melaporkan Pajak Masukan sebesar
4.058.291.821,- untuk Masa Pajak Januari s/d Desember 1997. Selanjutnya Saudara mohon untuk :
a. Pemeriksaan ulang atas SPT PPN Masa Januari s/d Desember 1997 dengan anggapan Pajak
Masukan dimaksud sebagai data baru.
b. Pengembalian (Restitusi) atas Pajak Masukan tersebut.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 antara lain mengatur :
a. Pasal 9 ayat (2) bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
b. Pasal 9 ayat (8) diatur tentang hal-hal yang menyebabkan Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan.
c. Pasal 9 ayat (9) bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya
selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan,
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya
dalam penjelasan diuraikan bahwa pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak
sama hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah
dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan SPT
Masa PPN yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan
apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya dan terhadap
Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

3. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 diatur bahwa
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 serta dengan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama
dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah
dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan SPT
Masa PPN yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan
apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya terhadap
Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
b. Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan ketentuan
Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
c. Dengan demikian surat Kepala KPP PND Nomor RS-007/WPJ.06/KP.0108/2001 tanggal 7
Pebruari 2001 sudah sesuai dengan ketentuan sehingga permohonan Saudara untuk
memintakan pengembalian Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari s/d Masa Pajak
Desember 1997 dengan sangat menyesal tidak dapat dikabulkan karena terhadap pemenuhan
kewajiban PPN pada Masa Pajak tersebut KPP PND telah melakukan pemeriksaan.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak.
2. Direktur Peraturan Perpajakan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak PND.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: