SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 486/PJ.31/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 486/PJ.31/2001

TENTANG

PERTENTANGAN ANTARA REDAKSI PASAL 4 AYAT (3) HURUF d NOMOR 17 TAHUN 2000
DENGAN PENJELASANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 126/HK/VII/01 tanggal 23 Juli 2001 hal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara antara lain menyampaikan bahwa:
a. Terdapat pertentangan antara Batang Tubuh dengan penjelasan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000. Pertentangan tersebut diakibatkan perubahan penjelasan pada
Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Penjelasan yang
dipermasalahkan tersebut berbunyi “Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau
kenikmatan tersebut bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan
yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan
khusus deemed profit, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut
merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya”, dengan bagian yang di
garis bawah merupakan penambahan dalam Undang-undang PPh Tahun 2000. Dengan
penambahan/perubahan penjelasan tersebut maka imbalan berupa natura atau kenikmatan
yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan
PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit merupakan Penghasilan atau
Objek Pajak bagi yang menerima atau memprolehnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan
batang tubuh Pasal tersebut yang mengatur bahwa penggantian atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah tidak termasuk sebagai Objek Pajak;

b. Penambahan penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar taxability-
deductibility dan Pasal 16 ayat (3) UU PPh mengenai cara menghitung pajak wajib pajak luar
negeri yang menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap. Disamping itu hal ini akan
merupakan hambatan bagi masuknya investor asing, karena adanya diskriminasi perlakuan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri.

c. Disamping itu juga disampaikan bahwa Saudara juga telah mengajukan permohonan kepada
Direktur PPh untuk menunda pelaksanaan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh
tersebut yang dijawab bahwa Dit. PPh masih menunggu co-sign dari Direktur Peraturan
Perpajakan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan pendapat sebagai berikut :
a. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d tersebut pada hemat kami diperlukan mengingat
karakterisitik Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final serta deemed profit. Dengan
demikian maka Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final dan
deemed profit oleh Undang-undang tidak diperkenankan untuk mengalihkan kompensasi
dalam bentuk uang menjadi kompensasi dalam bentuk natura. Sebagaimana Saudara
mengetahui penjelasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh suatu
undang-undang.

b. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa meskipun prinsip “taxability-deductibility”
merupakan suatu azas yang berlaku secara umum di bidang perpajakan, namun hal tersebut
tidak berlaku secara mutlak. Misalnya prinsip ini tidak diberlakukan terhadap pemberian
imbalan berupa natura kepada pegawai di daerah-daerah terpencil yaitu bukan merupakan
penghasilan bagi pegawai tersebut dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.

c. Kami meyakini bahwa, sebagaimana Saudara telah mengetahui, penundaan pelaksanaan
suatu hal yang diatur dalam suatu undang-undang bukan merupakan wewenang kami.

d. Masukan Saudara akan kami jadikan bahan kajian lebih lanjut.

Demikian harap maklum.

A. n. Direktur Jenderal
Direktur

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP. 060041978

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: