Peraturan Pemerintah, PER – 33 TAHUN 2017

Tinggalkan komentar

3 Oktober 2017 oleh anggi pratiwi

Peraturan Pajak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU

PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan  Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52  Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan  Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor  85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik  Indonesia meliputi penerimaan yang berasal dari jasa: a. Tayang; b. Produksi Program; c. Media online; d. Penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi; e. Pendidikan dan Pelatihan; dan f. Layanan Digitalisasi Penyiaran.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan  huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan  Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan profesi pertelevisian dapat  dilakukan kerja sama dengan instansi lain.

(2)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai  nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

(1) Tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan ke dalam:

a. Penyiaran Nasional;

b. Penyiaran Zona 1;

c. Penyiaran Zona 2;

d. Penyiaran Zona 3;

e. Penyiaran Zona 4; dan

f. Penyiaran Zona 5.

(2) Penentuan pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan  Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Tarif jasa Tayang berupa iklan komersial pada siaran program spesial, dapat dikenakan diatas tarif  dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tarif jasa Tayang berupa iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program  khusus, dapat dikenakan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dalam  lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai nilai nominal yang tercantum  dalam kontrak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program spesial, iklan layanan masyarakat, dan program khusus,  serta persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah  mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan kepada mitra atau klien yang  melakukan kerja sama penyiaran, berupa pengurangan harga paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh  persen) dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a.

(2) Pemberian pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi tertentu. (3) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan benefit kepada mitra atau  klien yang melakukan kerja sama penyiaran dalam bentuk jasa Tayang paling tinggi senilai 30% (tiga  puluh persen) dari nilai kerja sama.

(4) Mitra atau klien yang telah mendapatkan benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat  diberikan pengurangan harga dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan  Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri  Keuangan.

Pasal 6

(1) Terhadap mitra atau klien Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memberikan  kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  dapat diberikan tarif jasa Tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sepanjang nilai kontribusi yang diberikan mitra atau klien memiliki nilai sama dengan jasa Tayang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tarif jasa Tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik  Indonesia.

Pasal 7

(1) Tarif penggunaan sarana dan prasarana siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d  berupa penggunaan lokasi pengambilan gambar serta penggunaan lahan dan bangunan untuk sarana  produksi siaran dikelompokkan ke dalam tarif: a. Komersial; b. Nonkomersial; atau c. Sosial.

(2) Penentuan pengelompokan pengguna tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan  Keputusan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Terhadap pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berupa diklat profesi  pertelevisian dapat dikenakan tarif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana  dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf A Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik  Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Tarif jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa diklat profesi pertelevisian dan sertifikasi barang dan jasa  sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan  transportasi.

(2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada  Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Terhadap kegiatan tertentu atas jenis tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. kenegaraan;

b. sosial dan budaya;

c. keagamaan;

d. bencana alam;

e. kejadian luar biasa;

f. berkabung nasional;

g. pertahanan dan keamanan;

h. kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara  sahabat; dan/atau

i. kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan  pelaksanaan tugas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah  mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan mitra atau klien sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 September 2017MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY

        PENJELASAN

      ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan  nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  (TVRI) sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk  peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan  ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu  menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “jasa Tayang” adalah penayangan materi acara  ke sistem penyiaran analog dan/atau ke sistem penyiaran digital, antara lain  meliputi: 1) Iklan Komersial (TV Commercial/TVC); 2) Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Announcement/PSA);  dan/atau 3) Program Acara (Non Blocking Time). “jasa Tayang” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah air time.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa Produksi Program” adalah pembuatan materi  audio visual berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau  gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan non-siaran

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa Media Online” adalah penggunaan space iklan  pada menu Beranda, Nasional, dan Daerah dalam portal berita Lembaga  Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa Pendidikan dan Pelatihan” adalah  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi yang diperuntukan bagi  masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa Layanan Digitalisasi Penyiaran” adalah  penggunaan kanal digital dan/atau jasa turunannya oleh wajib bayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyiaran Nasional” adalah siaran yang jangkauannya  meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Zona” adalah penetapan wilayah siaran tertentu atas dasar paling sedikit potensi ekonomi, potensi penerimaan, jumlah penduduk, dan/atau daya  beli masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program spesial” adalah program yang dirancang atas  permintaan mitra/klien yang sudah disetujui oleh direktur Lembaga Penyiaran Publik  Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran berkaitan dengan  perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, institusi/ lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional,  dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau genre dan bersifat komersial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program khusus” adalah program yang dirancang secara  khusus dan dipandang penting, bersifat harus dan segera karena berkaitan dengan  perayaan/peringatan hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau  kejadian-kejadian penting dan luar biasa lainnya yang berskala internasional, nasional  dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau genre untuk kepentingan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitra atau klien” adalah lembaga negara, instansi pemerintah,  badan usaha negara, swasta dan/atau perorangan yang jelas keberadaannya yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik  Indonesia untuk melaksanakan kerja sama di bidang jasa Tayang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain menghadapi persaingan pasar  atau menjalankan fungsi pelayanan penyiaran publik bagi kementerian/lembaga yang  memiliki anggaran di bawah tarif jasa Tayang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah  ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benefit” adalah manfaat atau nilai tambah yang diberikan  dalam bentuk jasa Tayang antara lain berupa Iklan Komersial, Running Text, dan  Super Imposed.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Bentuk kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien dapat berupa sarana dan  prasarana atau properti yang digunakan dalam siaran yang diproduksi oleh Lembaga  Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, antara lain busana penyiar, mebel,  dan/atau tata rias. Dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien tersebut maka Lembaga  Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memberikan jasa Tayang berupa  pencantuman atau penayangan nama kontributor dan/atau produk yang digunakan  dalam siaran. “Memiliki nilai sama” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah value to value.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
“Pengambilan gambar” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah shooting.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif komersial” adalah tarif yang diperuntukkan bagi  kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain: a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif nonkomersial” adalah tarif yang diperuntukkan  bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan  namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah  tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun  immateriil; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan  dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pihak pengguna;  dan/atau d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tarif sosial” adalah tarif yang diperuntukkan bagi  kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau  tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain: a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau  tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan; f. pemerintahan/negara; dan/atau g. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah kegiatan siaran yang  kontennya bersifat sosial dan budaya yang sudah dijadikan kalender kegiatan  (calendar of events) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan siaran “keagamaan” adalah kegiatan siaran  yang kontennya bersifat keagamaan yang sudah dijadikan kalender kegiatan  (calendar of events) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah kegiatan siaran yang kontennya  bersifat bencana dan/atau musibah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah kegiatan siaran yang  berkaitan dengan kejadian yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kejadian  Luar Biasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkabung nasional” adalah kegiatan siaran yang  ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari berkabung nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pertahanan dan keamanan” antara lain kegiatan  kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta  kegiatan Negara dalam situasi dan kondisi darurat perang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerja sama siaran dengan lembaga televisi  internasional dan/atau duta besar negara sahabat” adalah kegiatan siaran  kerja sama dengan lembaga televisi internasional dan/atau kedutaan besar  negara sahabat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau  pemerintah daerah” adalah pelayanan kerja sama siaran dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan yang  berhubungan dengan pelaksanaan tugas berupa kegiatan kenegaraan, sosial  dan budaya, keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung  nasional, dan/atau pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6117

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA: 0812 932 70074

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang peraturan pajak , silahkan :

Email ke :
omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

Masukkan alamat email Anda untuk mengikuti peraturanpajak.,com dan menerima pemberitahuan tentang artikel baru di email anda.

Bergabunglah dengan 2.582 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: