Peraturan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
_____________________________________________________________________

12 April 2017

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 385/WPJ.05/2017

TENTANG

PENEGASAN TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-261/PJ.03/2017 tanggal 24 Maret 2017 hal Penegasan terkait Pengampunan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Terkait:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (PMK 118/2016);

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perauran Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2016 (PMK 119/2016);

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-26/PJ/2016 (PER-07/2016).

2. Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-150/PJ.03/2017:

a. Surat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam menyampaikan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak2016 atau 2017;

b. Sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 bahwa tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak baik yang menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan;

c. Nilai perolehan harta tambahan berupa kas atau setara kas dalam mata uang selain rupiah adalah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Pelaporan harta tambahan tersebut dalam SPT Tahunan sesuai adalah dengan keadaan pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Nilai harta tambahan tersebut dilaporkan pada SPT Tahunan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Kenaikan atau penurunan nilai mata uang asing dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs dengan memperhatikan bahwa keuntungan selisih kurs bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan (cash basis) diakui pada saat realisasi kas atau setera kas ke dalam
bentuk rupiah. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;

d. Perolehan dan penilaian harta tambahan selain kas dan setara kas yang tercantum dalam formulir B1, C1, dan D1 Surat Pernyataan Harta (SPH) pada pelaporan SPT Tahunan sesuai nilai harta yang dilaporkan dalam SPH dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan atas harta tambahan tersebut pada Tahun Pajak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak, pelaporan mengikuti ketentuan umum pelaporan harta pada SPT Tahunan;

e. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan paling lama

4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perubahan kepemilikan dari Nominee kepada Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak terhadap Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. Proses perubahan kepemilikan bergantung kesepakatan nominee dan Wajib Pajak;

b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses pendaftaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Perubahan kepemilikan dari nominee kepada Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak atas saham:

a. Proses perubahan kepemilikan bergantung kepada kesepakatan nominee dan Wajib Pajak tesebut;

b. Dalam hal saham dimaksud diperdagangkan di bursa efek, proses perubahan dilakukan melalui pedagang efek.

5. Bagi Wajib Pajak Pengembang yang Mengikuti Pengampunan Pajak:

a. Kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir diberikan Pengampunan Pajak;

b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli:
1) PPh atas penghasilan yang telah diterima sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir
dianggap telah dilunasi;
2) Penghasilan yang diterima setelah akhir Tahun Pajak terakhir wajib dilunasi sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai PPh atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

6. Nilai Wajar Tanah dan/atau Bangunan dalam SPH yang berbeda dengan NJOP;
Permohonan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari nominee kepada Wajib Pajak dapat diproses meskipun nilai wajar tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak berbeda dengan NJOP sepanjang obyek yang dialihkan tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan memenuhi syarat yang diatur dalam PMK 118/2016 dan PER-07/2016.

7. Penghasilan Setelah Tahun Pajak Terakhir dari Harta yang Diatasnamakan Nominee yang Mendapatkan Fasilitas Pengampunan Pajak :

a. Merupakan penghasilan Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak;

b. Dalam hal atas penghasilan dimaksud telah dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh atas nama nominee dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh nominee, dengan syarat nominee dapat membuktikan:
1) Telah dilaporkan dan disetorkan oleh pemotong atau pemungut PPh;
2) Penghasilan tersebut telah dilaporkan oleh Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak; dan
3) PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi oleh Wajib Pajak yang Mengikuti
Pengampunan Pajak.

8. Pelaporan Harta yang Diatasnamakan Nominee yang Mendapatkan Fasilitas Pengampunan Pajak:

a. harta yang diatasnamakan nominee diakui oleh Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sebagai harta baru pada tahun Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. Harta dimaksud dihapuskan dari daftar harta nominee saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan;

b. nominee tidak boleh membebankan biaya terkait harta dimaksud setelah akhir Tahun Pajak terakhir dan seterusnya.

9. Harta-Harta yang Menjadi Dasar Perhitungan Uang Tebusan:
Harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir merupakan harta tambahan sebagai dasar penghitungan uang tebusan.

10. Penetapan Pajak dalam rangka Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
Penetapan PPh Pasal 22, PPN dan/atau PPnBM oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk TahunPajak 2015 dan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh DJP dengan menerbitkan surat ketetapan pajak termasuk dalam pajak yang diampuni jika Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak.

11. Penyampaian Laporan atas Realisasi Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan:

a. Dalam hal pengalihan harta dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 maka laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan:
1) Dalam hal tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun kalender, untuk kondisi harta
dan realisasi investasi per 31 Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal
30 April 2018 (Wajib Pajak badan);
2) Dalam hal tahun buku Wajib Pajak tidak sama dengan tahun kalender, misal Juni-Mei, untuk kondisi harta dan realisasi investasi per 31 Mei 2018 disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2018 (Wajib Pajak badan);

b. Bentuk formulir laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan akan diatur lebih lanjut.

12. Penempatan Dana Repatriasi tidak dalam Rekening Khusus:
Atas dana tersebut harus segera dipindahkan ke rekening khusus. Jangka waktu penempatan dana repatriasi dihitung sejak dana tersebut seluruhnya dimasukkan dalam rekening khusus.

13. Dana Repatriasi dari Luar Negeri Periode Satu dan Periode Dua Baru Masuk ke Dalam Negeri Melalui Rekening Khusus setelah Tanggal 31 Desember 2016:

a. Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak pada periode kesatu dan kedua yang menyatakan repatriasi namun belum merepatriasi seluruh dananya sebelum tanggal 31 Desember 2016 dianggap tidak melakukan repatriasi;

b. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPH kedua atau ketiga yang menyatakan harta tersebut sebagai deklarasi luar negeri;

c. dalam hal repatriasi dilakukan sejak 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPH ketiga dan menyatakan kembali harta deklarasi luar negeri di atas sebagai harta repatriasi.

14. Pengungkapan Harta Tambahan sebagai Dasar Perhitungan dan Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25:

a. Hata tambahan yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPH bukan merupakan penghasilan Tahun Pajak 2015, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016;

b. Penghasilan pada Tahun Pajak 2016 yang diperoleh dari harta yang diungkapkan dalam SPH dapat dijadikan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2017.

15. PPh atas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan:
Penghapusan sanksi administrasi perpajakan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

16. Pengaturan mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU TA akan diatur lebih lanjut.

17. Pengkreditan Pajak Masukan pada masa yang Tidak Sama (Masa Pajak Oktober, November dan/atau Desember 2015 yang belum dikreditkan dalam SPT Masa PPN Desember 2015):

a. Wajib Pajak tidak berhak mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam Surat pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke Masa Pajak berikutnya.
b. Tidak termasuk dalam pengertian mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Faktur Pajak untuk Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir dan sebelumnya yang dikreditkan sebagai Pajak Masukan untuk Masa Pajak setelah Masa Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, sepanjang pengkreditan atas Faktur Pajak untuk Masa Pajak tidak sama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sehubung dengan hal-hal tersebut, diminta Saudara untuk menghimbau Wajib Pajak di wilayah kerja Saudara agar memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

ttd.

Budi Susanto
NIP 197004031995031001

Tembusan :
– Direktur Peraturan Perpajakan I

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA: 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan