SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 247/PJ/2017

Tinggalkan komentar

12 Oktober 2017 oleh D.K

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
_____________________________________________________________________

14 Juli 2017

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 247/PJ/2017

TENTANG

STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK DARI PENJUALAN BENDA METERAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dari penjualan Benda Materai dan sehubungan dengan maraknya peredaran dan penggunaan Meterai Tempel tidak sah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran utama strategi pengamanan penerimaan pajak dari penjualan Benda Meterai meliputi 2 hal utama, yaitu:
a. Meningkatkan penerimaan pajak dari penjualan Benda Meterai; dan

b. Mengurangi peredaran dan penggunaan Materai Tempel tidak sah:

1) Meterai temple palsu, yaitu meterai yang tidak dicetak oleh Perum Peruri; dan

2) Meterai tempel rekondisi, yaitu meterai asli bekas pakai yang digunakan kembali.

2. Strategi pengamanan penerimaan pajak dari penjualan Benda Meterai terdiri atas rangkaian program terpadu yang meliputi:

a. Sosialisasi dan edukasi, antara lain meliputi kegiatan:

1) Penerbitan materi sosialisasi/iklan lewat media cetak, elektronik dan media sosial;

2) Pelaksanaan program penyuluhan di unit kerja DJP;

3) Peningkatan kerjasama yang melibatkan unit terkait lainnya seperti Perum Peruri dan
PT Pos Indonesia (Persero); dan

4) Operasi Pasar/Canvassing atas peredaran Meterai Tempel pada wilayah sentra ekonomi tertentu.

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Benda Materai, antara lain meliputi kegiatan:

1) Himbauan dan konseling terhadap Wajib Pajak (WP) tertentu di beberapa sektor usaha tertentu, antara lain meliputi:
a) WP Pengusaha Kena Pajak, yaitu melalui pemanfaatan data penerbitan e-faktur PPN sebagai indikator jumlah kuitansi atau tanda terima pembayaran yang merupakan objek bea meterai;

b) WP Pengusaha Jasa Perhotelan dan Agen Perjalanan;

c) WP Pengusaha Rumah Sakit/Klinik Kesehatan/Klinik Kecantikan yang menyasar masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas;

d) WP Perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah;

e) WP Jasa Pembiayaan Keuangan (Leasing);

f) WP Pengusaha Toko Emas, Toko Elektronik dan Toko Alat Komunikasi;

g) WP Perdagangan Besar dan Eceran Non Makanan/Minuman, khususnya bahan bangunan dan furnitur; dan

h) WP Pengusaha Jaringan Ritel Lifestyle, khususnya toko pakaian dan aksesoris di pusat perbelanjaan tertentu (mall).

2) Himbauan umum atas sektor usaha dan profesi tertentu, yaitu:

a) Bendahara/Pemegang Kas Dana yang bersumber dari APBN/APDB;

b) Perbankan dan Penerbit Kartu Kredit;

c) Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);

d) E-Commerce, khususnya penyedia Jasa Online Marketplace; dan

e) Jaringan Ritel.

3) Pengawasan atas pelaksanaan beberapa surat penegasan kebijakan terkait Bea Meterai, yaitu antara lain:

a) Surat Menteri Keuangan RI nomor S-230/MK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 mengenai Permintaan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai);

b) Surat Direktur Peraturan Perpajakan I nomor S-881/PJ.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 mengenai Informasi Dugaan Peredaran Materai Tempel Palsu dan/atau Berkas Pakai; dan

c) Surat Direktur Peraturan Perpajakan I nomor S-193/PJ.02/2016 tanggal 23 Februari 2016 mengenai Intensifikasi Bea Materai.

c. Penegakan hukum (law enforcement), antara lain meliputi kegiatan:

1) Pengujian pemenuhan kewajiban Bea Meterai pada saat melaksanakan pemeriksaan pajak;

2) Pengujian pemenuhan kewajiban Bea Meterai yang dilakukan melalui cara lain (elektronik/komputerisasi/mesin teraan);

3) Penanganan kasus pengedaran dan penggunaan Meterai Tempel tidak sah; dan

4) Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

3. Diinstruksikan kepada seluruh Direktur, Tenaga Pengkaji, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan program-program strategis pengamanan pencapaian target penerimaan pajak dari penjualan Benda Meterai tahun 2017 ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang peraturan pajak , silahkan :

Email ke :
omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

Masukkan alamat email Anda untuk mengikuti peraturanpajak.,com dan menerima pemberitahuan tentang artikel baru di email anda.

Bergabunglah dengan 2.582 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: