Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 379/PJ.35/2006

TENTANG

MOHON PETUNJUK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara No : XXXXX tanggal 10 Maret 2006 perihal mohon petunjuk yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal Pajak salah satu tembusannya ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Bahwa pada intinya surat tersebut berisi laporan bahwa beberapa Kepala KPP di wilayah
Saudara telah dipanggil beberapa kali oleh tim pengurus dari PT. KMPI dan PT. RMTC dalam
rangka membahas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sehubungan dengan
Keputusan Pengadilan Niaga tentang Kepailitan Wajib Pajak tersebut dengan berbagai agenda
yaitu :
– Undangan Rapat Kreditor Pertama
– Undangan Rapat Pencocokan Piutang
– Undangan Rapat Pembahasan dan Voting atas Rencana Perdamaian
– Undangan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
– Undangan Kreditur Verifikasi Lanjutan Semua Tagihan Pajak dan Tagihan para
Kreditur serta Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.
b. Bahwa atas undangan tersebut Saudara kurang sependapat dan menyarankan untuk
berkoordinasi dengan KPP domisili agar kepentingan KPP lokasi di wilayah Kantor Wilayah DJP
Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung terwakili sehingga para Kepala KPP di
Palembang tidak perlu hadir sendiri-sendiri di Jakarta yang akan membuat biaya perjalanan
lebih besar dari sisa tunggakan pajak yang ada.

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
menyatakan :

Pasal 12 ayat (1):
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 21 ayat (1):
Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.

Pasal 21 ayat (3):
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya.

Pasal 22 ayat (1):
Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak,
daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan:

Pasal 1 angka 14 :
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1):
Surat Paksa berkepala kata-kata ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19 ayat (6):
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Pasal 1 angka 2 :
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat
ditagih di muka pengadilan.

Pasal 41 :
(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala
perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor,
yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum
debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

3. Penjelasan Pasal 41 ayat (3):
Perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.
Pasal 113:
(1) Paling lambat 14 (empat betas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim
Pengawas harus menetapkan :
a. batas akhir pengajuan tagihan;
b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan
piutang.
(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
paling singkat 14 (empat betas) hari.

4. Pasal 149 :
(1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditur yang mempunyai hak didahulukan
yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian,
kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta
pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditur
konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

5. Pasal 162 :
Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk
didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, balk yang telah mengajukan diri dalam kepailitan
maupun tidak.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan kami sampaikan sebagai berikut :
a. Bahwa bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir karena Undang-Undang Perpajakan dan
bersifat publik. Berdasarkan undang-undang perpajakan tersebut, pejabat pajak diberi
wewenang khusus untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur
tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan pajak harus diterapkan
ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu menempatkan penyelesaian penagihan utang
pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa dalam
penyelesaiannya.
b. Bahwa terhadap utang pajak PT KMP dan PT RMTC, tata tertib pelaksanaannya sudah diatur
dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa. Dengan demikian penagihan terhadap utang pajak tetap berjalan sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c. Perlu ditegaskan bahwa perdamaian dalam proses kepailitan tidak berpengaruh terhadap
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena walaupun telah terjadi perdamaian, DJP tetap dapat
mengeksekusi utang pajak secara penuh seolah-olah tidak terjadi perdamaian, oleh karena
itu DJP sebaiknya tidak ikut mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian
karena keikutsertaan DJP dalam proses perdamaian akan melepaskan kedudukan istimewa
DJP.
d. Bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Saudara sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP
Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung agar Kepala KPP terkait tidak perlu untuk
selalu hadir di Jakarta dalam memenuhi undangan rapat oleh tim pengurus PT KMPI dan PT
RMTC sudah tepat, sepanjang KPP yang bersangkutan telah memberikan penjelasan tentang
kedudukan istimewa Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Direktur,

ttd.

Herry Sumardjito
NIP.060061993

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan